Berbicara.id – Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek kapal pujasera di Taman Bahari Majapahit (TBM) Kota Mojokerto mengambil langkah mengejutkan. Nugroho alias Putut, melalui kuasa hukumnya Rif’an Hanum, resmi mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC) ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Jumat (18/7/2025).
“Permohonan Justice Collaborator ini sebagai bentuk komitmen klien kami untuk membantu penegak hukum mengungkap siapa saja yang terlibat. Proyek ini tidak dikerjakan sendirian,” tegas Hanum.
Langkah ini dinilai sebagai pintu masuk untuk membongkar keterlibatan aktor-aktor lain di balik proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp1,9 miliar. Dalam keterangannya, Hanum menyebut Nugroho hanyalah pelaksana lapangan dan hanya menjalankan perintah pihak lain.
Hanum menjelaskan, proyek pembuatan kapal dengan nilai kontrak Rp525 juta itu awalnya merupakan usulan seseorang bernama Kholik—yang kini juga berstatus tersangka. Nilai proyek tersebut masih dipotong fee sebesar Rp40 juta.
“Kami sudah siapkan bukti transfer fee proyek senilai Rp40 juta. Itu jadi salah satu poin pengajuan JC,” beber Hanum.
Ia menyebut, Nugroho bahkan sempat tidak terlibat sejak awal, karena ada penolakan terhadap keterlibatannya di proyek tersebut. Namun belakangan tetap dikerahkan untuk mengerjakan bagian cover kapal, sesuai permintaan pihak tertentu.
Pengajuan Justice Collaborator ini juga diikuti permintaan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum menyatakan, kliennya siap memberikan keterangan detail terkait aliran dana proyek dan siapa saja yang menerima jatah, termasuk dari unsur internal dan eksternal lingkungan pemerintah.
“Ada pihak lain, bahkan di luar pelaksana proyek. Itu sudah kami sampaikan ke penyidik. Klien kami bersedia buka semuanya asal dilindungi,” kata Hanum.
Ia menegaskan, penyidikan kasus TBM seharusnya tidak hanya berhenti pada pelaksana proyek teknis, tapi juga menyasar pada pengambil kebijakan dan pihak yang menerima keuntungan tanpa bekerja.
